Ekonomi dan Bisnis

Suhu Politik Tak Kunjung Reda, Banyak Pengusaha Menyesal Repatriasi Harta

Sejumlah warga menunggu panggilan untuk ikut dalam program Tax Amnesty di Kantor Pajak Pratama Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat, 30/9/2016. Banyaknya warga yang antre sejak pagi karena hari ini merupakan hari terakhir periode I program tax amnesty.

Jurnalindonesia.id – Sebagian pengusaha mengurungkan niatnya untuk membawa pulang hartanya ke Indonesia (repatriasi) lewat program pengampunan pajak (tax amnesty).

Bahkan, menurut Wakil Ketua Industri Keuangan Non Bank Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sidhi Widyapratama, sebagian pengusaha yang sudah terlanjur membawa hartanya ke Tanah Air mengaku menyesal. Hal itu tidak lain disebabkan oleh kondisi sosiopolitik di Indonesia yang tidak kunjung mereda pasca pilkada DKI.

“Tentu sosiopolitik harus dijaga karena sangat mempengaruhi. Pengusaha banyak wait and see. Banyak yang menyesal telah repatriasi,” ungkapnya dalam sebuah seminar di Kwik Kian Gie School of Business, Jakarta, Rabu (10/5/2017).

Adapun menurut data dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat, hingga batas waktu untuk merealisasikan repatriasi atau akhir Maret 2017, dana yang sudah masuk ke dalam negeri dalam rangka repatriasi senilai Rp 128,3 triliun.

Sementara itu, komitmen dana repatriasi pada program tax amnesty sebesar Rp 146,6 triliun. Dengan demikian masih ada Rp 18 triliun dana repatriasi dari wajib pajak (WP) yang telah menyampaikan, tetapi belum masuk laporan realisasi repatriasinya.

Namun para pengusaha kemudian berpikir ulang untuk repatriasi harta. Sebagian dari mereka memilih mengkonversi menjadi deklarasi. “Maka dari itu, ada komitmen yang cukup besar, tetapi realisasinya masih sedikit,” kata Sidhi.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Center of Indonesian Tax Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, kecilnya repatriasi berkaitan dengan situasi politik di Tanah Air yang masih memanas. Pada periode September hingga Desember, menurut Yustinus, banyak pengusaha yang mengubah rencananya untuk repatriasi harta.

“Repatriasi seharusnya bisa lebih besar. Informasi dari private banker di Singapura, satu bank di Singapura kelola sekitar Rp 2.000 triliun uang WNI,” kata Yustinus.

Selain itu, kata Yustinus, suhu panas politik juga bisa menekan investment rating Indonesia. Ditambah lagi dengan perhatian dunia internasional terhadap kasus yang terjadi di Tanah Air saat ini. Terutama mengenai pasal-pasal yang sifatnya uncertain.

“Di Indonesia, orang yang punya jabatan dan power saja bisa kena ketidakpastian (dalam pasal-pasal tertentu), Bagaimana investor? Pesan ini akan mempengaruhi bisnis, repatriasi dan lain-lain akan terganggu, jelas terganggu,” ucapnya.

Yustinus melanjutkan, jika kondisi di dalam negeri terus menerus tidak kondusif, komitmen repatriasi bisa saja dibatalkan meskipun dengan ongkos yang lebih mahal karena kena penalti.

“Begitu dana repatriasi masuk sistem perbankan, beberapa layer sudah tidak bisa diawasi. Itu malah akan jadi pendorong melakukannya (pembatalan). Penyelesaiannya ya politik. Dan ini buruk,” katanya.

Juga, kata Yustinus, kegagalan pemerintah menjaga kondisi politik akan sangat berdampak pada kepercayaan publik.

“Pajak akan terganggu apabila politik gaduh. Reformasinya mungkin akan lebih lama stepnya. Bahkan insentif yang dulunya menarik, ketika ditawarkan sekarang tidak menarik lagi,” pungkasnya.

 

Artikel Lain