Nasional

Permintaan Komisioner Komnas HAM Soal Kasus Rizieq Dkk Bukan Sikap Lembaga

Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat (tengah) didampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius (kiri) dan Wakil Ketua Internal Komnas HAM Ansori Sinungan (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan seusai pertemuan tertutup di kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (3/8). (Foto: Rakyatmedan.com)

JAKARTA – Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat menyatakan bahwa permintaan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai saat menyambangi Kemenko Polhukam adalah bukan sikap resmi lembaga mereka.

Pada Jumat (9/6) kemarin Natalius Pigai mendatangi pejabat Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Lewat Kemenko Polhukam Pigai meminta Presiden Joko Widodo memerintahkan kepolisian dan kejaksaan mengeluarkan surat penghentian perkara penyi­dikan (SP3) atau pendeponer­an terhadap berbagai kasus yang menimpa para ulama. Meski begitu, Pigai mengaku bahwa pihaknya tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

Menurut Imdadun, permintaan tersebut tidak sesuai dengan norma HAM. Pasalnya, sebagian kasu-kasus yang diadukan Presidium Alumni 212 merupakan kasus pidana.

“Itu tidak sesuai dengan norma HAM. Meminta SP3 dan pedeponer­an itu kurang tepat,” kata Imdadun.

Ia pun mencontohkan kasus Rizieq Shihab yang diadukan karena diduga melakukan pencemaran nama baik, penghinaan Pancasila atau kelompok adat tertentu atau penghinaan terhadap agama tertentu.

“Kalau Komnas HAM minta di-SP3, itu kita tidak menghormati hak para pengadu untuk mendapatkan keadilan, kecuali terkait dengan kasus yang menyangkut tuduhan makar, itu memang debatable,” terangnya.

Imdadun menyebut apa yang disampaikan Pigai merupakan pernyataan pribadi. Pimpinan Komnas HAM tidak mengetahui adanya pertemuan tersebut. Ia berpendapat kedatangan Pigai dan komisioner Komnas HAM lainnya Siane Indriani sebagai tim pemantau, bukan tim Komnas HAM.

Natalius Pigai menemui Wiranto dan petinggi Kemenko Polhukam lainnya guna menyampaikan aspirasi dari Presidium 212 soal rencana pembubaran HTI oleh pemerintah dan dugaan kriminalisasi ulama.

Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai

Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai

“Laporan dari presidium 212 plus HTI. Mereka menyampaikan persoalan yang dihadapi para ulama, aktivis, dan beberapa orang termasuk kebebasan berserikat oleh organisasi yang namanya HTI,” kata Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai di Kemenko Polhukam, Jl Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).

Pigai meminta Presiden Joko Widodo mengintervensi Kepolisian agar menghentikan proses hukum terhadap beberapa ulama dan tokoh ormas yang tergabung dalam Presidum Alumni 212.

“Presiden dapat memerintahkan kepolisian dan kejaksaan untuk menutup atau SP3 atau deponering. Tapi sementara ini kami menghormati proses hukum,” ucapnya.

Dia menyebut upaya tersebut merupakan langkah komprehensif Presiden untuk menghentikan kegaduhan.

“Tidak ada namanya juga menyelesaikan komperhensif atas permintaan Komnas HAM, jadi tidak ada intervensi hukum. Ini atas permintaan Komnas HAM,” kata dia.

 

Artikel Lain