Ekonomi dan Bisnis, Teknologi

Bertahun-tahun Google Kemplang Pajak, Cuma Sri Mulyani yang Berani Kejar

sri mulyani

Jurnalindonesia.id – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menyatakan Perusahaan teknologi raksasa asal Amerika Serikat (AS), Google menolak diperiksa petugas pajak karena selama ini mangkir menyetor pajak di Indonesia. Sementara pemerintah Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa Google harus melunasi kewajiban pajaknya di Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan akan terus mengejar kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan oleh Google Asia Pacific Pte Ltd. Walaupun pihak Google telah melayangkan surat penolakan pemeriksaan pajak.

Segala cara akan ditempuh Sri Mulyani untuk mengejar Google. Sampai menempuh jalur peradilan. Meski Google tetap pada pendirian dan menggunakan argumentasinya sendiri, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menegaskan, negara memiliki wadah untuk mendiskusikan sengketa pajak.

Bahkan, seandainya Google tak kunjung bertindak kooperatif maka pemerintah akan menggunakan aturan hukum yang berlaku. Kemenkeu bakal membawa Google ke peradilan pajak.

“Tentu WP bisa melakukan argumen berbeda, tapi ini RI dan kami memiliki UU Perpajakan. Dan kalau ada suatu perbedaan tentu kami bisa melakukan secara bilateral atau mekanisme peradilan perpajakan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (16/9/2016).

Dalam ketentuan di Indonesia penyedia layanan Internet itu berbentuk yang pertama adalah perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) atau badan usaha Indonesia yang berbadan hukum atau tidak.

Kedua adalah penyedia layanan internet, dapat disediakan oleh perorangan dan badan usaha asing dengan ketentuan wajib pendirian BUT yang berdasarkan aturan perpajakan.

“Kegiatan yang ada di Indonesia diharapkan membentuk yang disebut BUT, itu akan menyebabkan bahwa aktivitas ekonomi mereka merupakan objek pajak di Indonesia,” tegasnya.

Agar kejadian serupa tidak berulang, Sri Mulyani menegaskan telah meminta tim Ditjen Pajak untuk melakukan kajian terhadap perusahaan-perusahaan penyedia layanan berbasis internet atau over the top (OTT) global.

Memang diakui Sri Mulyani, soal memajaki perusahaan-perusahan ini juga menjadi permasalahan di banyak negara.

Oleh karena itu, pihaknya perlu berhati-hati dan melakukan perbandingan dengan negara lain.

“Sehingga jangan sampai pemerintah Indonesia membuat rezim yang kemudian dianggap tidak kompetitif, atau sebaliknya menjadi sangat tidak mampu mengoleksi potensi penerimaan negara,” ucap Sri Mulyani.

Bahkan, lanjutnya, kalau perlu Indonesia bersama negara-negara lain membentuk forum internasional sebagai wadah bagi para menteri keuangan untuk membahas soal pajak untuk perusahaan-perusahaan ini.

“Sehingga menteri-menteri keuangan tidak memiliki interpretasi sendiri-sendiri. Tetapi untuk sekarang, saya minta DJP untuk memberikan kajian,” katanya.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan saat ini, pihaknya telah memerintahkan kepada jajaran Kementerian Keuangan untuk mempersiapkan segala dokumen. “Sekarang saya minta DJP untuk memberikan kajian, proposal proses pemungutan pajak untuk aktivitas seperti itu,” katanya.

Untuk informasi, Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Google dan Facebook menguasai 80% pendapatan iklan digital di Indonesia. Porsi pendapatan iklan digital yang dinikmati oleh penduduk Indonesia mencapai sekitar 20%.

Merujuk pernyataan Menteri Kominfo Rudiantara sebelumnya, total belanja iklan digital US$ 800 juta. Maka, Google dan Facebook menikmati US$ 640 juta atau setara Rp 8,45 triliun tanpa terkena pajak. (Baca selengkapnya: Google dan Facebook di Indonesia Raup Rp 8,45 Triliun Tanpa Kena Pajak)

Dan memang bukan hanya Indonesia yang belum berhasil menarik pajak dari Google. Sejumlah negara di dunia juga masih gagal meminta Google bayar pajak.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta Khusus Ditjen Pajak, Muhammad Hanif menyebutkan, saat ini hanya satu negara yang sukses menarik pajak dari Google yaitu Inggris.

“Baru Inggris yang berhasil memajaki Google di antara negara lain di dunia. Sementara Prancis walaupun sudah melakukan langkah keras terhadap Google, tetap saja hasilnya belum sesuai harapan,” kata Hanif di kantor pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

 

Komentar Facebook

You Might Also Like