Kriminal, Nasional

Lanjutan dari Kasus Ibu Ketua Pengadilan Agama yang Sekamar dengan Selingkuhannya di Hotel

Foto: riauexpress.com

Jurnalindonesia.id – Satpol PP Padang Panjang akhirnya melepaskan Ketua Pengadilan Agama di Sumatera Barat, Elvia Darwati (ED, 49 tahun) yang tepergok dengan pria idalam lain (PIL). Satpol PP melepaskan karena wanita itu telah membayar denda Rp 1 juta.

Ketua Pengadilan Agama itu ditangkap saat sedang sekamar dengan lelaki lain di sebuah hotel di Bukittinggi akhir pekan lalu. Satpol PP dan aparat terkait yang tengah menggelar operasi penyakit masyarakat (pekat) pun memprosesnya.

“Dia bayar denda Rp 1 juta kerena yang bersangkutan mengakui kesalahannya,” kata Kepala Satpol PP Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Syafnir saat dihubungi detikcom, Rabu (12/10/2016).

Kepada aparat, Ketua Pengadilan Agama itu berdalih pria yang bersamanya adalah suami siri atau telah dinikahi secara agama tetapi belum dicatatkan ke KUA. Statusnya sendiri ia masih menjadi istri orang lain.

“Perceraian mereka masih dalam proses sidang,” ucap Syafnir.

Bisa jadi, Ketua Pengadilan Agama itu bisa lolos dari Satpol PP, tetapi Mahkamah Agung (MA) tidak tinggal diam. Sebab Badan Pengawas MA telah memerintahkan Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk menyelidiki lebih lanjut kasus itu. Apakah ada pelanggaran etik hakim atau tidak.

“Badan Pengawas MA sudah menginstruskikan Ketua Pengadilan Tinggi untuk mendengarkan kepastiannya, apa betul-betul terjadi,” ucap juru bicara MA hakim agung Suhadi.

Kronologi

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, seorang hakim perempuan Pengadilan Agama Kota Padang Panjang terjaring dalam razia penyakit masyarakat (pekat) Satpol PP. Kepala Satpol PP Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Syafnir pun membenarkan informasi tersebt. Wanita itu tertangkap basah tengah bersama laki-laki yang bukan suaminya di kamar hotel di kawasan Bukit Tinggi.

Razia pekat merupakan hal rutin yang dilakukan oleh jajaran Satpol PP Bukit Tinggi, seperti halnya hari Minggu (9/10) lalu. Petugas gabungan TNI dan Polri serta Satpol PP wilayah Kota Bukit Tinggi melakukan razia terhadap pasangan bukan muhrim di tempat penginapan Jalan Ahmad Yani, Kampung Cina.

Kala itu anggota Satpol PP mendapati ED tengah bersama seorang laki-laki yang bukan suaminya. Kedua pasangan itu awalnya mengakui pasangan suami istri. Namun ketika diminta identitas KTP atau bukti buku nikah, mereka tidak dapat menunjukan hal itu.

Ketika petugas hendak menggelandang pasangan bukan suami istri tersebut ke kantor, wanita berinsial ED pun menghardik dan menolak untuk diperiksa ke kantor. Bahkan wanita tersebut pun mengeluarkan kartu Pegawai Negeri Sipil dan kartu hakim.

Meski digertak dan diancam, anggota pun tidak gentar dan tetap menggiring pasangan ini. Lantaran keduanya merupakan pasangan ilegal.

Syafnir membenarkan peristiwa itu. Kepada anggotanya, wanita itu mengaku berprofesi Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Panjang.

“Iya itu betul. Nama lengkapnya nggak hapal juga. Data lengkapnya ada di kantor,” ujar Syafnir saat berbincang dengan detikcom, Selasa (11/10/2016) pagi.

Syafnir mengatakan kedua terjaring operasi pekat oleh petugas gabungan. Wanita tertangkap tengah bersama seorang lelaki bukan muhrimnya alias pria idaman lain (PIL)

“Menginap di kamar hotel bersama lelaki yang bukan suami sahnya,” pungkasnya.

Juru bicara Mahkamah Agung (MA) hakim agung Suhadi membenarkan hal itu.

“Ya, sudah kami perintahkan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang melakukan pemeriksaan ke hakim itu,” kata Suhadi.

Sangat disesalkan

Persitiwa tersebut pun mendapat sorotan dari banyak pihak.

Juru bicara Mahkamah Agung (MA) hakim agung Suhadi geleng-geleng kepala mendengar kabar tersebut. “Itulah kejadiannya, hal seperti ini sangat disayangkan. Kalau laki-laki yang berbuat, sudah biasa. Ini perempuan, luar biasa,” kata Suhadi saat berbincang dengan detikcom, Selasa (11/10/2016).

Sementara anggota Ombudsman Republik Indonesia, Adrianus Meliala juga sangat menyesalkan kejadian tersebut. “Ketua kan adalah role model. Bagaimana dia bisa menjadi contoh yang baik bagi anak buahnya kalau dia sendiri begitu. Itu makin berat beban bagi seorang pejabat publik,” tuturnya.

Juru bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi, menilai perbuatan hakim perempuan Pengadilan Agama tersebut telah mencoreng nama baik Komisi Yudisial. “Fenomena yang kembali terulang, tatkala kasus perilaku asusila pada penanganan pengaduan cukup mendominasi. Apalagi untuk kasus yang sekarang diberitakan benar-benar kembali mencoreng profesi hakim. Hal ini dikarenakan dugaan pelakunya adalah seorang hakim pada pengadilan agama, yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan,” kata Farid kepada detikcom.

Hakim agung Gayus Lumbuun pun angkat bicara soal kasus tersebut. Gayus menilai perlu dilakukan evaluasi total di Mahkamah Agung (MA). Perilaku ketua pengadilan itu, menurut dia, menandakan ada kesalahan dalam proses seleksi pimpinan pengadilan yang dilakukan MA. Mengapa orang yang memiliki etika rendah bisa menduduki pucuk pimpinan pengadilan.

“Justru itu yang saya kemukakan ke Bapak Presiden, struktur dan unsur lembaga perlu dievaluasi kembali. Saya menekankan MA dan jajarannya itu dipimpin oleh 10 pimpinan MA, 30 pengadilan tinggi dipimpin ketua dan Wakil Ketua, dan di tingkat PN itu 353 itu perlu dievaluasi tapi tentu bertahap,” kata Gayus seusai bertemu Presiden di Kompleks Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (11/10/2016).

 

Komentar Facebook

You Might Also Like